 |
| Oleh: Ammar Fauzi Heriyadi* |
“Kapan terakhir bertemu dengan Megawati?” Pertanyaan itu terlontar dari wartawan Tempo hampir dua minggu yang lalu (27/1/15) kepada Presiden Joko Widodo. Dalam ketidaksabaran yang terbaca wartawan tadi, Jokowi menjawab, “Pertemuan seperti itu tidak perlu saya sampaikan kapan atau bagaimana. Urgensinya apa? Sebenarnya saya ingin pertemuan-pertemuan itu terbuka. Pers melihat supaya terang benderang. Tidak menebak-nebak. Tapi belum tentu beliau-beliau (elite partai) ini mau.”
Jawaban itu cukup menarik untuk dicermati. Pertanyaan balik, “Urgensinya apa?” sudah dijawab sendiri oleh Jokowi di awal tadi; pertemuan seperti itu tidak perlu dijelaskan kapan (waktunya) dan bagaimana (caranya).
Dalam dinamika dan doktrin politik kebanyakan politikus juga partisan, “politik itu dinamis”; waktu karenanya sangat krusial, yaitu membaca momentum. Sebelum meninggalkan tanah air Rabu lalu, misalnya, Jokowi belum bisa memberi kejelasan soal pelantikan calon kapolri Budi Gunawan yang kontroversial. “Akan diumumkan pada waktu yang tepat,” katanya. Kapan? Pastinya bukan sekarang, tapi lain hari. Hari apa? Katanya, minggu depan. Ini artinya, minimal, kurang dari tujuh hari ke depan sejak pernyataan itu menjanjikan.
Dalam ajaran “politik itu dinamis”, perubahan sikap dan pergeseran haluan lazim terjadi semudah dan secepat politikus membalik telapak tangan. Maka, hitungan kurang dari tujuh hari akan sangat berarti; entah itu urgen yang membuat orang terdesak dan kepepet, atau itu penting yang mesti dituntaskan segera tanpa kompromi.
Waktu itu definitif dan, jika kita mengaretnya, akan menjepret kita. Waktu itu pedang bermata tajam; sekali datang momentum dan kesempatan tak akan lagi menghampiri kita. Atau, pada akhirnya, kita akan ditebas ketentuan waktu hingga kita menyesal sudah mengabaikan momentum yang pernah kita kuasai sepenuhnya; entah membiarkan masalah terus berlarut dan mengeruh, terlalu besar hasrat menimang keinginan semua pihak, kening berkerut lantaran banyak berpikir dan menimbang-nimbang, atau saking asyiknya berdiskusi dengan orang luar atau dalam sampai-sampai nyaris jadi referensi dari adagium, “Terlalu banyak berpikir adalah pecundang.”
Tak ubahnya tali pecut dari karet, semakin ditarik dan diregang lebar-lebar, waktu akan terlepas atau putus untuk memastikan kekuatannya yang membuat kita malu dan terpaksa memakan nasi yang sudah jadi bubur.
Satu lagi yang menarik lagi dari ungkapan Jokowi adalah soal ‘bagaimana’. Dalam jawabannya, Jokowi mengatakan, “pertemuan seperti itu”. Kata ‘seperti’ tadi mengisyaratkan tentang bagaimana pertemuan itu dilakukan. Senasib dengan ‘kapan’, Jokowi memandang ‘bagaimana’ tidak urgen, tak perlu ditanyakan.
Tapi, entah disadari atau tidak, ia sudah menjawab, “Biasa saja, dari dulu, kan, begitu,” saat Tempo bertanya, “Sebenarnya bagaimana pola hubungan Anda dengan Megawati?” Jawaban ini tentu saja sumir; “begitu itu” bagaimana? Namun, dalam jawaban berikutnya, entah lagi-lagi sadar atau tidak, Jokowi malah membongkar sendiri, “Sebenarnya saya ingin pertemuan itu terbuka."
Kiranya gejala ini menjadi contoh yang persis untuk sebuah ironi dalam ilmu Logika Hukum, “Apa yang dikehendaki tidak terjadi, dan apa yang terjadi tidak dikehendaki.” Sependek wawancara itu, ada dua ‘sebenarnya’: dari Tempo dan dari Jokowi. Namun, fakta yang terjadi justru saling bersilang dan menekuk prediksi keduanya.
Sulit menepis indikasi yang terlalu kuat bahwa hubungan Jokowi dan Megawati sekarang tak lagi biasa, tak lagi seperti dulu. Keinginan Jokowi untuk mengadakan pertemuan terbuka jelas-jelas bertolak belakang dengan keinginan kalangan elit partai.
Benturan kepentingan itu digadang-gaadang akan dimenangkan kalangan elit partai yang agaknya masih cukup kuat, setidaknya sampai detik ini, untuk meredam keinginan orang nomor satu di negeri ini. Maka, dalam tempo kurang dari tujuh hari, publik akan tahu, presidennya akan tampil ‘hebat’ di hadapan kepentingan yang berseberangan dengannya atau malah sebaliknya, kalah.
Pertemuan terbuka yang diinginkan Jokowi tentu saja memberi akses pada pihak pers untuk mengeksposnya ke ranah publik; kondisi yang tentu saja tidak diinginkan kalangan partai karena akan menghilangkan momentum yang ditunggu-tunggu atau merusak doktrin “politik itu dinamis”. Wajar pula bila ada pihak yang mengeluhkan seorang konsultan yang menginformasikan suasana hati dan keinginan Jokowi kepada pers untuk tidak melantik BG. Keluhan itu membuktikan bahwa indikasi itu benar adanya.
Kapan dan bagaimana hanyalah dua dari empat pertanyaan dasar untuk hidup, tetap hidup, dan menguasai hidup. Waktu dan pola merupakan dua elemen dasar yang kita butuhkan. Nilai penting waktu dan pola mengikuti kasus yang terkait; semakin besar kasusnya, semakin besar pula nilai waktu dan polanya. Hidup akan dikuasai saat seseorang menguasai waktu dan pola. Kita bukanlah pemimpin diri sendiri bila waktu dan pola hidup serta keputusan kita diatur oleh waktu dan pola pihak lain. Pilihannya hanyalah, “Anda yang mengubah zaman atau zaman yang mengubah Anda.”
Untuk kita yang sepakat dengan nilai pola pengelolaan dalam spirit “revolusi mental”, saatnya mundur satu langkah dengan mendefinisikan diri melalui “mental revolusi”. Masalah kita bukan hanya revolusi, bagaimana revolusi, dan di sektor apa berevolusi. Juga bukan soal mental ini dan mental itu. Masalah kita justru mental itu sendiri; mental revolusi, keinginan untuk berubah, menjadi diri sendiri, menjadi bangsa mandiri, dan menjadi negawaran sejati dalam kepungan masalah dan situasi apa pun.
Mental revolusi tak akan memandang diri jadi kerdil dan inferior di hadapan “realitas politik” dan “politik itu dinamis”, kalau bukan malah menertawakan dua ajaran ini sebagai determinasi dan alasan berpolitik dan ber-revolusi. Satu langkah dalam membangun mental ini adalah mendeterminasi ketentuan waktu, membeber pola yang jelas, dan menguasai kelincahan dinamika, dimulai dengan seutas pertanyan paling fundamental yang kini telah terkubur jauh: ‘(Si)apa’. Aku siapa? Atau, aku bukan siapa-siapa?
Sumber : (Irib - Inedonesia)
0 komentar:
Posting Komentar